site hit counter Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya | Tenaga Ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa Se-Kabupaten Aceh Jaya Audiensi dengan Bupati Sinergikan Pro-GAM dengan Pro-KAB dan Pro-Prov.
Download Syarat dan Lampiran Penerimaan CPNS Aceh Jaya 2018 disini

Tenaga Ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa Se-Kabupaten Aceh Jaya Audiensi dengan Bupati Sinergikan Pro-GAM dengan Pro-KAB dan Pro-Prov.

Kategori : Sosial & Kemasyarakatan Kamis, 10 Januari 2019 - Oleh admin

Tenaga Ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa Se-Kabupaten Aceh Jaya Audiensi dengan Bupati setempat bertempat di Aula Mukim dan Gampong Kantor DPMPKB Aceh Jaya, Kamis (10/1).

Audiensi Tenaga Ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa tersebut difasilitasi Kadis Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMPKB) Kabupaten Aceh Jaya bertujuan untuk mensinergikan Program Gampong dengan Program Pemerintah Daerah, Program Pemerintah Provinsi dan Program Nasional.

Bupati Aceh Jaya, Drs. H. T. Irfan TB dalam arahannya mengatakan bahwa tenaga ahli mempunyai fungsi dalam melakukan pendampingan di Gampong –gampong, disamping juga melakukan singkronisasi program Gampong dengan Program Kabupaten, Disamping program yang baik dan berkompeten, Regional maupun Nasional.

Lebih lanjut mengatakan salah satu tugas Tenaga Ahli dan Pendamping Gampong adalah membuat regulasi di gampong-gampong, baik berupa Peraturan Geusyiek atau qanun daerah,  jadi Tenaga Ahli dan Pendamping Gampong tidak hanya mendampingi Program Gampong Saja akan tetapi ada regulasi yang tidak bertentangan dengan hukum, yang bertujuan untuk  membangun Gampong dan Meningkatkan Perekonomian masyarakat Gampong itu sendiri, seperti program prioritas Pemerintah Daerah yaitu pembangunan Rumah Layak huni dan Rehab Rumah Layak Huni di Gampong-gampong,

“karena ada gampong yang infrastrukturnya sudah lengkap oleh karena itu alangkah baiknya dengan Dana Gampong tersebut dapat kita bangun rumah masyarakat layak huni dan rehab rumah layak huni sebagaimana program prioritas pemerintah daerah salah satu visi misi kami selama lima tahun rumah tidak layak huni dapat kita bangun dan perbaiki”. Jelas Irfan TB.

Sementara Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, Drs Bukhari MM, menjelaskan bahwa  Pemerintah Pusat sangat komplek kepeduliannya terhadap pembangunan dan Pemberdayaan Desa, karena pembangunan harus dimulai dari desa, sehingga dana desa dikucurkan melalui kas umum daerah  pemerintah kabupaten/kota, kemudian ditransfer ke rekening desa dan tidak tercecer sedikit pun di rekening kas pemerintah Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut Drs. Bukhari menjelaskan bahwa Dana Desa tersebut disalurkan dalam tiga tahap, tahap pertama 20 persen, tahap kedua 40 persen dan tahap ke tiga 40 persen

Untuk tahap pertama 20 persen sudah bisa dicairkan walaupun APBD belum disahkan tetapi harus adanya perda atau qanun APBD Kabupaten/Kota tahun 2019, disamping itu juga adanya Realisasi laporan Dana Hibah Tahun 2018 serta adanya capaian out-put  dengan melampirkan foto visual kegiatan fisik tahun 2018 yang lalu.jelas Drs. Bukhari

Kadis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh juga mengatakan bahwa banyak pendamping desa yang tidak pro aktif dalam mendampingi desa melakukan pembinaan baik mulai dari  rencana pembangunan Gampong, dan terhadap pemdamping Desa yang tidak Pro aktif akan dilakukan pertimbangan nantinya, kata Bukhari

 Semenjak Tahun 2015 sampai dengan 2019, jumlah alokasi Dana Desa untuk Provinsi Aceh sebesar, Rp.19,85 triliun, dengan rincian tahun 2015, sebesar Rp. 1,7 Triliun, Tahun 2016, sebesar Rp.3,82 Triliun, Tahun 2017, sebesar RP.4,89 Triliun, Tahun 2018 sebesar Rp. 4,45 Triliun dan Tahun 2019 sebesar Rp.4,99 triliun.